Jumat, 16 April 2010

Privatisasi dalam Lanskap Kebijakan Publik

Oleh: Roziq M. Kaelani

Dirunut dari pespektif historis, kebijakan privatisasi merupakan anti-tesis dari kebijakan nasionalisasi. Perkembangan nasionalisasi yang berkembang pada dekade 1930-an tidak terlepas dari pengaruh paham komunis yang dianut oleh sebagian besar negara. Pada saat itu adalah juga masa kejayaan Keynesianisme, sebuah aliran ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Keynesian dianggap berjasa dalam memecahkan masalah Depresi besar tahun 1929-1930. Terutama setelah diadopsi oleh Presiden Roosevelt dengan program "New-Deal" maupun Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia ke-II, maka Keynesian resmi menjadi mainstream ekonomi. Bahkan Bank Dunia dan IMF kala itu terkenal sebagai si kembar Keynesianis, karena mempraktekkan semua resep Keynesian. Dasar pokok dari ajaran Keynes adalah kepercayaannya pada intervensi negara ke dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya, kebijakan ekonomi haruslah mengikis pengangguran sehingga tercipta tenaga kerja penuh (full employment) serta adanya pemerataan yang lebih besar. Dalam bukunya yang terkenal di tahun 1926 berjudul “The End of Laissez-Faire”, Keynes menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kepentingan individual yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Katanya, “Sama sekali tidak akurat untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi politik, bahwa kepentingan perorangan yang paling pintar sekalipun akan selalu bersesuaian dengan kepentingan umum”. Keynesianisme masih tetap menjadi dominant economy sampai tahun 1970-an. Shepperd (1991) memberikan penjelasan mengenai transmisi munculnya perusahaan negara yaitu:

Link Download File Penuh:

Note:
Bila link file tidak tersedia silahkan hubungi netskit@gmail.com

0 komentar:

Posting Komentar